Headlines News :

tes

tes

Hore..Pegawai Honorer Kemenag Akan Direkrut CPNS

JAKARTA - Kabar gembira bagi Anda yang menjadi tenaga honorer di Kementerian Agama RI. Sebab, saat ini Kementerian pimpinan Suryadharma Ali ini akan mendata seluruh tenaga honorer yang dimungkinkan diangkat menjadi CPNS tahun ini.

Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Ali Hadiyanto usai memberikan pelatihan pembekalan petugas haji di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Jumat (23/7/2010).

Ali mengatakan, pendataan pegawai honorer tersebut sesuai dengan surat edaran dari Kemen PAN No5/2010 pada 28 Juni lalu.

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi tenaga honorer yang ingin diangkat sebagai calon CPNS sebagai berikut:

Pertama, pegawai honorer tersebut sebagai pejabat berwenang. Kedua, pembayaran tenaga honorer tersebut diambil dari dana APBN atau APBD. Ketiga, instansi pemerintah. “Jadi kalau tenaga swasta tidak bisa,” kata Ali.

Lalu yang keempat, per 1 Januari 2006 pegawai tersebut tidak berusia lebih dari 46 tahun. Terakhir, sampai hari ini pegawai honorer tersebut masih bekerja dan tidak terputus. “Nanti akan ada PP khusus setelah pendataan selesai dilakukan,” ujar Ali.
(ded)

Madrasah Akan Menjadi Program Unggulan Depag

JAKARTA - Departemen Agama (Depag) memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan madrasah sebagai program unggulan.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, selama ini perhatian pemerintah terhadap pendidikan madrasah masih kurang. Bahkan, ada kesan madrasah dianaktirikan dalam sistem pendidikan nasional.

Untuk itu, Depag mendorong perkembangan dan peningkatan mutu madrasah dengan berbagai usaha sehingga tidak ketinggalan dengan sekolah umum lain. Salah satunya melalui pemberian dana block grant untuk 500 madrasah di tiga provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, masing-masing sebesar Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar.

"Madrasah didirikan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa, terutama dalam pembentukan karakter moral bangsa yang beriman, bertakwa, cerdas, dan terampil. Dengan jumlah madrasah yang mencapai 40.848 unitdan jumlah siswa sekitar 6 juta anak, hal ini sesungguhnya dapat menjadi kekuatan yang luar biasa bagi pembangunan karakter moral bangsa kita," kata Suryadharma Ali saat meresmikan pemberian dana block grant tadi malam.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan itu, jumlah madrasah di Indonesia saat ini 40.848 unit, terdiri atas 23.519 unit madrasah ibtidaiyah (MI), 12.054 unit madrasah tsanawiyah (MTs), dan 4.687 madrasah aliyah (MA).

Dari jumlah tersebut, 91,5% di antaranya berstatus swasta. Dari sisi bangunan fisik,hanya 59.667 unit MI atau 47% yang kondisinya layak. Sisanya dalam kondisi rusak ringan dan berat. Adapun MTs dan MA yang kondisinya masih layak sekitar 44.823 unit (67%) dan 19.455 unit (75%). Suryadharma menambahkan, pemberian bantuan hibah ini sebagai bentuk partisipasi Depag dalam memberdayakan pendidikan Islam yang terkesan dianaktirikan selama ini. Padahal, sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, semestinya sudah tidak ada lagi dikotomi antara madrasah dan sekolah umum.

Dia menjelaskan,ada tiga fokus kebijakan yang dirancang untuk membenahi pendidikan madrasah ini. Pertama, peningkatan mutu kelulusan dan pelayanan pendidikan di madrasah.Kedua, pemberian prioritas dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesempatan yang luas untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Ketiga, mengubah fokus manajemen dari mengontrol menjadi melayani satuan pendidikan.

"Dengan adanya bantuan ini, kini tidak ada lagi dikotomi antara madrasah dan sekolah umum. Secara yuridis formal, keduanya memiliki pengakuan yang sama dalam UU Sistem Pendidikan Nasional," katanya. Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Depag H Mohammad Ali mengatakan, dana hibah ini merupakan bagian dari program Madrasah Education Development Project (MEDP) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang didukung dana bantuan internasional. Program ini dirintis pada 2005 dan akan berakhir pada 30 September 2012.

"Skema block grant didasarkan pada usulan setiap madrasah sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena itu, besarnya bantuan bervariasi jumlahnya," terangnya.
(Ahmad Baidowi/Koran SI/ahm)

Mengawal Program Anti Korupsi

SEJAK era Kabinet Indonesia Bersatu, Kemenag telah berusaha keras melaksanakan program pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik [good governance). Bentuk-bentuk program yang telah dilaksanakan antara lain perbaikan pelayanan kepada publik terutama pelaksanaan ibadah haji, penandatanganan pak-ta integritas bagi para pejabat Kemenag (pejabat eselon satu dan dua pusat, Rektor PTA1N, Kepala Kanwil Depag), pengawasan yang lebih ketat, proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai prosedur (transparan), pola rekrutmen dan penempatan pegawai yang mengindahkan prinsip profesio-nalitas, pemberian sanksi/tindakan yang setimpal terhadap pegawai yang melakukan kesalah-an/penyimpangan, penyelamatan dan pengadministrasian terhadap aset-aset negara yang dikuasai Kemenag, optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki Depag (sarana prasarana, SDM, dan lain-lain), restrukturisasi organisasi, dan dukungan terhadap Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) melalui pendekatan agama.

Mulai tahun 2010 Kemenagju-ga melaksanakan PIAK (Penilaian Inisiatif Anti Korupsi) yang dijadikan sebagai alat ukur kemajuan dalam pemberantasan korupsi.

"Setiap instansi harus memiliki instrumen PIAK sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran KPK yang ditujukan kepada seluruh kemente-rian/lembaga negara baik di pusat maupun daerah", kata Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Mundzier Suparta.

Irjen Kemenag menambahkan, setidaknya ada tiga tujuan dilaksanakannya PIAK, yaitu sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, memetakan seberapa jauh inisiatif instansi pemerintah dalam mengupayakan kegiatan pencegahan korupsi di instansi masing-masing, dan memberikan gambaran obyektif mengenai ini-siatif/upaya nyata pemberantas-an korupsi dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Ada sejumlah indikator utama PIAK yang harus dipenuhi oleh setiap kementerian/lembaga negara, yaitu pembuatan dan pelaksanaan kode etik, peningkatan transparansi dalam manajemen SDM, peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, peningkatan transparansi dalam penerimaan PNS, peningkatan akses publik dalam memperoleh informasi instansi, dan pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang diberikan KPK.

Kemenag telah melaksanakan beberapa inisiatif dalam rangkamengembangkan pemberantasan korupsi di seluruh jajaran Kemenag, antara lain penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 421 tentang Kode Etik PNS Kementerian Agama, Peraturan Inspektur Jenderal Departeman Agama Nomor 219 tahun 2009 tentang Kode Etik Auditor, Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPAT pemantauan kehadiran, koordinasi dengan pihak penegak hukum (KPK, POLRI, dan Kejaksaan)} penyusunan buku budaya kerja, penyiapan bahari reformasi birokrasi, rapat koordinasi kebijakan pengawasan (Rakorjakwas), dan penegakan hukuman disiplin PNS secara konsisten. (PINMAS). INFORIAL

Pejabat Kementerian Agama Dievaluasi

JAKARTA - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama, Mundzier Suparta, mengatakan pegawai di Kemenag harus biasakan bertindak benar dan jangan membenarkan tindakan yang biasa tapi salah.

Hal ini disampaikan Munzier saat menyampaikan materi dalam acara Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan (Rakorjakwas) Bidang Pendidikan. Acara yang digelar di Redtop Hotel ini dihadiri para pejabat eselon I, II, para Rektor, Ketua PTAN, para Kakanwil dan Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Suparta menjelaskan, Itjen Kemenag yang memiliki fungsi utama sebagai unit pengawas pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh satuan kerja maupun satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama yang memiliki peran sangat vital.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan, Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai lembaga audit internal memiliki tugas meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan.

Sebagai bagian dari Kemenag, Itjen mempunyai kewajiban dan tangungjawab sesuai fungsinya yakni mengawal capaian tujuan yang telah ditetapkan.

“Singkatnya Itjen menjadi pengendali dan penjamin mutu kinerja Kemenag. Kita harus membiasakan diri untuk bertindak benar, jangan membenarkan kebiasaan yang salah,” tegasnya dalam rilis kepada okezone, Kamis (23/12/2010).

Dia berharap Rakorjakwas ini bisa dianggap sebagai charger yang memperkuat tenaga untuk mensuplai energi, semangat dan motivasi meningkatkan kinerja.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Wasilah News - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger